Pemkab Minsel Raih Penghargaan KLA Kategori Pratama dari Kementerian PPPA RI
admin,
MINSEL – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) memberikan Anugerah Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023 Kategori Pratama terhadap Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).
Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Minsel telah mengikuti Evaluasi KLA tahun 2023 pertama kali dan berhasil mendapatkan Anugerah Apresiasi KLA Kategori Pratama dengan memenuhi Capaian 24 Indikator KLA
Diketahui, pemberian Anugerah Apresiasi KLA Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tersebut, diterima oleh Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH, saat mengikuti acara malam Penganugerahan Apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) secara daring, yang bertempat di Kantor Bupati Minahasa Selatan pada Sabtu, (22/7/2023).
Nampak mendampingi Bupati FDW (sapaan akrabnya) Ketua TP-PKK Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Elsje R. Wongkar-Sumual yang juga adalah Bunda PAUD, Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan.
KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Evaluasi KLA ini dilakukan dengan melibatkan Kementerian, Lembaga terkait, Pakar Anak, Perguruan tinggi dan mendengarkan suara anak atau aspirasi anak terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak diwilayahnya.
Amanat mewujudkan KLA ini tertuang dalam Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Anugerah ini merupakan pencapaian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan evaluasi KLA yang telah dilakukan melalui mekanisme evaluasi mandiri, verifikasi administrasi sampai ke tahap pembuktian melalui verifikasi lapangan hybrid dan verifikasi lapangan langsung.
